Cegah Kasus Covid Seperti Di India, Pemerintah Keluarkan Aturan Baru

Cegah Kasus Covid Seperti Di India, Pemerintah Keluarkan Aturan Baru

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 disebutkan masa berlaku paspor biasa menjadi 10 tahun. Permintaan pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning saat ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah menjelang pendaftaran ASN. Pemerintah memperketat PPKM Mikro dengan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan maksimal hingga pukul eight malam. Mengedukasi masyarakat mengenai Covid-19 berikut bahayanya di tengah tsunami informasi dan hoaks membutuhkan keterlibatan penyintas.

Berkaca dari perjalanan bangsa ini, serta dengan mempertimbangkan konfigurasi konstitusi yang berganti-ganti, tentu dalam praktiknya setiap rezim pemerintah punya penilaian tersendiri terkait ihwal kegentingan memaksa yang menjadi dasar terbitnya Perpu. Pertimbangan tersebut terlihat dalam konsideran menimbang masing-masing Perpu tersebut. Praktek pembentukan Perpu di Indonesia dapat ditafsirkan dengan melihat unsur-unsur kegentingan yang memaksa dari perpu tersebut. Secara konstitusional Perpu merupakan produk hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945.

Aturan baru pemerintah

Terklasifikasi perpu-perpu tersebut mengatur bidang politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkenaan di bidang politik. Secara keseluruhan jumlah Perpu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam 4 periode pemberlakuan konstitusi sebanyak 144 Perpu. Dari a hundred and forty four Perpu yang dibentuk, dapat diklasifikasi perpu-perpu tersebut mengatur bidang pertahanan keamanan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik.

Hal ini terlihat dari sekian perpu yang dibentuk, kecenderungan terbesar adalah di bidang ekonomi, sehingga hal ini menggambarkan bahwa kebijakan di bidang ekonomi seringkali tidak terencana dengan baik sehingga diatur ketika dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

CIBINONG, AYOBOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor keluarkan 15 aturan baru, guna menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2021, terkait perpanjangan dan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro. Aji berharap peraturan yang telah dibuat Pemda DIY dapat ditaati dengan baik. Selama ini operasional mal serta pusat perbelanjaan lainnya telan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB, sementara untuk zona merah sampai pukul 20.00 WIB. Sedangkan kriteria perbankan selaku penerima jaminan meliputi financial institution umum yang bereputasi baik dengan kategori sehat yaitu peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan financial institution oleh OJK. Selain itu juga soal pengajuan dan pembayaran klaim penjaminan, kriteria penerima jaminan dan terjamin, penugasan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah, serta dukungan pemerintah dalam rangka penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

Kebijakan itu menyesuaikan dengan keputusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat , direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga untuk sementara melarang kegiatan masyarakat di space publik, fasilitas umum, hingga tempat wisata di zona merah.

Comments are closed.