Aturan Baru, Pemerintah Bakal Larang Minum Alkohol

Aturan Baru, Pemerintah Bakal Larang Minum Alkohol

Pemerintah pun bergerak cepat dalam merespons lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir. Langkah itu diwujudkan dengan memangkas jam operasional pusat keramaian dan pengetatan disiplin masyarakat dalam menerapkan 3M. “Kami mohon untuk daerah yang saling berkaitan atau berdekatan, bersama kementerian lembaga terkait untuk menjaga kondusifitas dan memonitor perjalanan warga daerahnya masing-masing,” kata Wiku. Di luar rencana kebijakan tersebut, Wiku mengatakan, pemerintah meminta agar masyarakat untuk tidak bepergian. Ia beralasan, pengurangan mobilisasi masyarakat akan mengurangi tingkat penularan kasus COVID-19. Silakan obtain dan memberikan masukan atas rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Permenkes ini mengatur jadwal waktu, wilayah vaksinasi, hingga kelompok prioritas penerima vaksin. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah membuat aturan untuk pelaku perjalanan internasional, dalam rangka mencegah penularan dari luar negeri ke Indonesia. “Memang setelah berlakunya UU nomor 3 Tahun 2020 sejak eleven Desember 2020, semua kewenangan memang dipindahkan ke pemerintah pusat. Pada saat itu segala bentuk mulai dari perizinan, pengelolaan, dan pengawasan ada di pemerintah pusat,” jelasnya. Aturan ini disusun meningkatkan kapasitas pembangunan tenaga listrik nasional, khususnya untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme Independent Power Producers . “Dengan maksimal jumlah orang yang datang paling banyak a hundred and fifty orang disertai pengaturan jadwal tamu undangan dan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 jam.

Pada tanggal 18 Mei 2004, Keadaan Bahaya diubah lagi menjadi tingkatan Darurat Sipil. konformitas hukum mengandung makna adanya commonplace wewenang baik normal umum dan standard khusus . Pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perpu yang sejatinya dibentuk dalam Kegentingan yang Memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan, karena keadaannya bersifat tidak terduga, tidak terencana.

Indonesia kembali mengajukan utang kepada Bank Dunia senilai Rp7,1 triliun untuk mendukung program vaksinasi Covid-19. Kantor di zona merah wajib membatasi pekerja mereka yang bekerja di kantor maksimal 25%, lainnya bekerja dari rumah. Koran Solopos yang terbit hari ini menyajikan informasi seputar keputusan pemerintah yang enggan lockdown meski angka penambahan kasus Covid-19 terus meroket. World Health Organization alias PBB atau Organisasi Kesehatan Dunia mencatat virus corona varian delta dudah terdeteksi di 85 negara dunia. Kementerian Kesehatan mempercepat program vaksinasi Covid-19 dengan target 1 juta dosis per hari.

Aturan baru pemerintah

Selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk four Perpu. Keempat Perpu tersebut tidak ada satupun berkenaan dengan keadaan darurat militer di Aceh. Bahwa sejak akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, diberlakukan keadaan darurat militer di Aceh yang dipicu oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka . Setelah memasuki masa reformasi, Presiden Habibie memberlakukan keadaan darurat sipil. Pada masa Presiden Megawati, seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

Selain itu, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada jajarannya untuk memperketat protokol kesehatan di tengah masyarakat. Jokowi meminta implementasi di lapangan soal PPKM mikro lebih diperkuat. Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, disebutkan bahwa peniadaan mudik diperpanjang menjadi H-14 dan H+7 lebaran. Dimana dalam surat edaran tersebut, pemerintah melarang segala aktivitas mudik selama 6-17 Mei 2021. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Comments are closed.